Polwan Polres Purwakarta Dilatih Untuk Pengamanan Pilkada Serentak 2024

PURWAKARTA - Sejumlah polisi wanita (Polwan) di Polres Purwakarta melaksanakan serangkaian latihan persiapan untuk melakukan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung di halaman Mapolres Purwakarta, belum lama ini. 

Para polwan ini diberikan latihan khusus dalam pengendalian massa (Dalmas) dan peran sebagai negosiator massa. Latihan ini bertujuan untuk memastikan mereka siap berpartisipasi aktif dalam pengamanan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. 

Baca juga: Imbauan Berkendara Tak Pakai Sandal Jepit, Kakorlantas: Proteksi Diri Cegah Fatalitas Kecelakaan

"Kami melakukan kesiapan pengamanan Pilkada 2024 dengan menggelar pelatihan, termasuk personel polwan yang mengawaki pengendalian massa awal dan negosiator, " Ungkap Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardiansyah, pada Kamis, 8 Agustus 2024.

Menurutnya, latihan yang diberikan menekankan pentingnya pemahaman dan keterampilan dalam mengelola unjuk rasa, serta kesiapsiagaan mental dan fisik personel. 

Baca juga: Pastikan Kamtibmas Kondusif, Polda Kalteng Gelar Patroli Dialogis ke SPBU

Menurut Lilik, polwan Polres Purwakarta digembleng sebagai garda terdepan dalam menghadapi situasi yang mungkin mengganggu kamtibmas, dengan tujuan memberikan rasa aman bagi masyarakat. 

"Latihan ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan dan responsivitas personel Polres Purwakarta dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan selama Pilkada, " ungkap Lilik. 

Baca juga: Polri Pastikan Kabar Temuan Bunker Rp900 Miliar di Rumah Ferdy Sambo Tidak Benar

Selain itu, lanjut Kapolres, keberadaan Polwan sebagai bagian dari tim pengamanan diharapkan dapat memberikan pendekatan yang lebih humanis dan efektif dalam situasi pengendalian massa.

"Dengan latihan yang intensif ini, diharapkan para personel Polres Purwakarta siap memberikan pengamanan optimal selama Pemilu 2024, " Harap AKBP Lilik.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Perjanjian Jual Beli BBM Non Tunai yang Rugikan Negara Rp 451,6 Miliar Naik Penyidikan