Lewat Virtual, Polres Purwakarta Ikuti Anev Situasi Kamtibmas Polda Jawa Barat

PURWAKARTA - Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain beserta jajahannya mengikuti Anev Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang di pimpin Wakapolda Jabar, Brigjen Pol Bariza Sulfi,  

Kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) terhadap kinerja jajaran ini dilaksanakan di secara virtual di Aula Sarja Arya Racana, Mapolres Purwakarta. 

Baca juga: Anugerah MTQ Polri, Kapolri Berharap Terbentuknya SDM Unggul dan Berakhlak

Dalam Anev Kamtibmas tersebut diisi oleh para Pejabat Utama Polda Jawa Barat seperti Koro Ops, Dir Intelkam, Irwasda, Karo Logistik, Karo Rena, Kabid Propam, Kabid TIK, Dir Krimsus, Dir Krimum, Kabid Kum dan Dir lantas. 

Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain menjelaskan Anev Mingguan ini merupakan sebuah wadah untuk mengoreksi kegiatan yang telah dilaksanakan serta untuk memotivasi seluruh satker agar lebih meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik.

Baca juga: Pemilik 1,35 Ton Sianida Di Palangka Raya Berhasil Diamankan Ditreskrimsus Polda Kalteng

"Melalui kegiatan Anev ini, pimpinan dapat mengingatkan secara langsung di masing-masing fungsi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah direncanakan, " ucap Edwar sapaan akrab Kapolres Purwakarta itu. 

Ia menyebut, rapat ini dilaksanakan dalam rangka menindaklajuti situasi kamtibmas terkini. Sehingga beragam upaya penanganan dan pencegahan dilakukan guna terciptanya kamtibmas yang aman dan kondusif.

Baca juga: Pastikan Kamtibmas Kondusif, Polda Kalteng Gelar Patroli Dialogis ke SPBU

“Rapat ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi menghadapi situasi kamtibmas terkini guna terciptanya Harkamtibmas khususnya di wilayah hukum Polres Purwakarta, Polda Jabar, ” kata Edwar. 

Seperti yang diketahui, tren Crime Total (kejadian) di Kabupaten Purwakarta mengalami penurunan sebesar 39 persen dan tren Crime Clearen (penyelesaian) pun menurun sebesar 48 persen. 

Baca juga: Penanganan Perkara Brigadir J, Patra M Zen Minta Agar Semua Pihak Ikuti Proses Hukum